Pemerintah sering kali berdalih bahwa kenaikan pajak diperlukan untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, kebijakan ini kerap kali tidak diimbangi dengan langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pekerja dengan gaji kecil. Realitas ini mencerminkan ketimpangan dalam kebijakan ekonomi yang membebani rakyat kecil tanpa memberikan solusi yang adil.
Beban Pajak yang Tidak Proporsional
Kenaikan pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau pajak penghasilan, sering kali diterapkan secara menyeluruh tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Bagi pekerja dengan gaji rendah, kenaikan pajak ini terasa seperti pukulan telak. Misalnya, ketika PPN naik, harga barang kebutuhan pokok ikut melonjak, sementara gaji mereka tetap stagnan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa inflasi barang kebutuhan pokok sering kali lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah minimum, yang berarti daya beli masyarakat semakin tergerus.
Pemerintah seharusnya menerapkan sistem pajak progresif yang lebih tegas, di mana beban pajak lebih besar dikenakan kepada kelompok berpenghasilan tinggi. Namun, kenyataannya, pajak regressif seperti PPN justru lebih membebani kelas menengah ke bawah, yang menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk kebutuhan sehari-hari.
Gaji Kecil: Stagnasi Upah di Tengah Inflasi
Upah minimum di banyak daerah di Indonesia masih jauh dari kata layak. Berdasarkan laporan berbagai organisasi buruh, upah minimum di beberapa wilayah bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar sebuah keluarga kecil. Sementara itu, kenaikan pajak terus diberlakukan tanpa ada kebijakan yang signifikan untuk mendorong kenaikan upah yang seimbang. Hal ini menciptakan lingkaran setan: masyarakat dipaksa membayar lebih untuk pajak dan kebutuhan hidup, tetapi pendapatan mereka tidak bertambah.
Pemerintah sering mengklaim bahwa pajak digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau program sosial. Namun, banyak masyarakat merasa manfaatnya tidak merata. Infrastruktur megah mungkin terlihat di kota-kota besar, tetapi di daerah-daerah terpencil, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja masih sangat terbatas. Program bantuan sosial pun sering kali tidak tepat sasaran, sehingga tidak benar-benar membantu mereka yang paling membutuhkan.
Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas
Salah satu kritik utama terhadap kebijakan pajak adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pajak. Masyarakat berhak tahu ke mana larinya pajak yang mereka bayar, terutama ketika mereka harus berjuang dengan gaji kecil. Sayangnya, laporan penggunaan anggaran sering kali tidak jelas, dan kasus korupsi yang terus bermunculan hanya menambah ketidakpercayaan publik. Jika pemerintah ingin masyarakat mendukung kebijakan pajak, maka akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus menjadi prioritas.
Solusi yang Diabaikan
Pemerintah seharusnya mempertimbangkan beberapa langkah untuk menyeimbangkan kebijakan pajak dengan kesejahteraan masyarakat:
- Reformasi Pajak Progresif: Pajak yang lebih berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, dengan membebaskan kebutuhan pokok dari PPN dan menaikkan pajak bagi korporasi besar atau individu berpenghasilan tinggi.
- Kenaikan Upah Minimum: Menyesuaikan upah minimum dengan tingkat inflasi dan biaya hidup yang realistis, sehingga pekerja tidak semakin terjepit.
- Transparansi Anggaran: Membuka laporan penggunaan dana pajak secara jelas dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
- Program Sosial yang Tepat Sasaran: Memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, bukan hanya menjadi alat politik.
Kesimpulan
Kenaikan pajak di tengah gaji kecil adalah kebijakan yang tidak hanya membebani, tetapi juga mencerminkan kurangnya empati pemerintah terhadap realitas ekonomi rakyat. Tanpa langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan keadilan dalam sistem perpajakan, kebijakan ini hanya akan memperlebar ketimpangan sosial. Pemerintah perlu mendengarkan suara rakyat dan mengutamakan keadilan ekonomi, bukan sekadar mengejar target pendapatan negara tanpa memikirkan dampaknya terhadap masyarakat kecil.
